BreakingNews

E- Demokrasi dalam Pemilukada, Belajar dari Flores Timur

Oleh :
Vianey Lein
Vianey Lein

Belakangan ini kita disibukkan dengan proses pembuatan e-KTP (electronic-KTP) sebagai penjabaran dari strategi pemerintahan elektronik (e-Government).

Konsep komputerisasi atau digitalisasi yang mengandalkan jaringan internet ini tentu (diharapkan) bertujuan  meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan menghindari pemalsuan identitas dalam kerangka ideologi sesat dan legitimasi kejahatan sistemik. 

Tidak lagi mengherankan bahwa sistem informasi dan data berbasis teknologi internet telah menjadi „kesadaran praktis“ yang lahir dari „interaksi intersubjektif“ dalam masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya pada tahun 2016 telah meluncurkan aplikasi e-Retribusi, e-Aset dan e-BKU (Sistem Informasi Buku Kas Umum) dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Di Desa Nita - Kabupaten Sikka sistem pengelolaan keuangan serupa juga diterapkan pada website resmi dan Facebook desa dalam koridor visi pembangunan partsipatif, transparansi dan akuntabilitas – yang mana membawanya menyabet prestasi desa terbaik dan juara dalam Lomba Desa tingkat nasional beberapa waktu lalu. 

Penggunaan tools  dan System dalam teknologi komunikasi bukan tidak mungkin menjadi faktor pendukung sebuah revolusi. Konsep digitalisasi dalam modernisasi teknologi komunikasi juga turut „merasuki“ ruang komunikasi politik.

Berdasarkan data yang dirilis Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pengguna internet di Indonesia per tahun 2014 mencapai 82 juta orang. Perhitungan ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-8 dunia pengguna jasa internet. Lebih lanjut Business Group Head Facebook Reynold D’Silva memaparkan bahwa, jumlah pengguna media sosial Facebook di Tanah Air juga mencapai kisaran 82 juta orang pada kuartal IV 2015 (jumlah pengguna Facebook terbanyak ke-empat di dunia). 

Dari jumlah tersebut terhitung 92 persen pengguna Facebook mengakses jejaring sosial tersebut dari perangkat mobile. Merujuk pada entitas politik sebagai „komunikasi“, gelombang  „Tsunami“  Internet ini lalu dipandang sebagai „loncatan“ dalam „tindakan komunikatif“ yang bisa mendorong praksis perubahan sosial. 

Melirik kemenangan Barac Obama pada pemilihan presiden 2008, di mana strategi marketing dengan penggunaan Facebook (selain E-Mail, SMS dan Bursa Video Youtube) menjadi faktor penting, Facebook lalu diadopsi menjadi „agen“ dalam memenangkan sebuah kontestasi politik. (Zeit Online Agusuts 2009).

Fenomena e-Politik atau e-Demokrasi ini juga terlihat dalam suksesi Pemilukada Flores Timur. Beberapa Balon dan Calon memanfaatkan Media Sosial Facebook untuk tujuan mobilisasi politik: menjaring (dan merangkul) simpatisan sebanyak mungkin untuk mendukungnya menjadi orang nomor satu di Kabupaten.

 Ada Sahabat Yos (per 29 September terhitung 4762 anggota), #DOAEMA (2441  anggota) Sahabat Lukman Riberu (5253 anggota), Bereun: Barisan Simpatisan Anton Hadjon (10.119 anggota). 

Facebook dianggap sebagai anasir baru untuk ikut berperan dalam perheltan Pemilukada. Dinding Komunitas Virtual FB ini menjadi media informasi tentang langka pergerakan calon di atas panggung Pilkada. 

Agitasi politik dalam sebuah daya saing untuk memenangkan kontestasi pun terpental dalam ruang cyberspace; dan bukan tidak mungkin kritik atau komentar mulai dari politisi di senayan hingga orang-orang kecil di kampung bisa „nyasar“ pada dinding dunia maya. 

Tautan atau posting seorang ibu rumah tangga di kampung bisa dibaca berdekatan dengan komentar seorang politis ternama, atau „tanya jawab“ antara seorang nelayan dengan admin – yang adalah tim sukses dari pasangan calon tertentu. 

Kadang komentar orang-orang kecil dan sederhana, baik dengan identitas jelas maupun psedonim mungkin membikin geli para politisi lantas dinilai sebagai orang yang tidak tahu atau baru  belajar (ber)politik, dan karena itu tidak perlu didiskusikan lebih lanjut.  

Ada beberapa point yang pantas dicatat dari aktivitas online warga dalam komunitas virtual Facebook di atas. Pertama, dahaga kerinduan untuk „berbicara“ langsung dengan (calon) pemimpin. 

Di tengah jaringan birokratis yang semakin rumit, jaringan Facebook menjadi pilihan yang tepat bagi orang-orang kecil untuk membahasakan situasi hidup dan mengutarkan ide meski kadang tidak ditanggapi. Facebook lalu menjadi ruang demokrasi baru (e-Demokrasi) yang memungkinkan warga untuk berbicara secara bebas dan terbuka tanpa harus melewati juru bicara dan kesepakatan jadwal yang terkadang berbelit. 

Dalam komunitas atau jaringan sahabat yang telah dibentuk menjelang Pemilukada, warga menemukan kanal baru untuk menumpahkan isi hati dan pikiran mereka, tanpa peduli ke mana dan di mana akan bermuara.

 Kedua, partisipasi (politik) yang melampaui hirarkhi. Dalam aktivitas saling memberi komentar (dialog), boleh dikatakan bahwa orang partisipasi dalam sebuah ruang politik secara kolektif yang menembus ruang-ruang sempit primordialisme, melampaui kelas-kelas elite politik dan menghancurkan monopoli kekeuasaan yang membelenggu.  

Unsur-unsur demokrasi seperti komunikasi dan asas persamaan juga terpantul di sana tanpa membedakan mana suara pakar politik dan mana suara masyarakat akar rumput. Dialog yang tercipta di sana memproyeksikan suatu imaji tentang kesederajadan dalam sebuah komunitas. 

Ketiga, posting atau komentar warga pada dasarnya tidak hanya „asal ngomong“ atau sekadar buat status di sela-sela kesibukan, tetapi menyentuh situasi konkret masyarakat, berbicara tentang realitas personal maupun kolektif yang masih belum dijangkau oleh kebijakan-kebijakan politik.

 Komentar-komentar itu adalah pernyataan penghadiran (vergegenw√§rtigende Rede) yang bermaksud menghadirkan suatu realitas yang masih terselubung, dan yang mungkin tidak akan tersingkap jika tidak dibahasakan.

Postingan warga pada dinding komunitas virtual Facebook dari calon tertentu bisa jadi merupakan pewartaan mengenai realitas-realitas rumit yang dialami masyarakat: kekurangan air, macetnya jalur transportasi, layanan PLN yang tidak memuaskan dan human traffic. 

Persoalan yang terjadi di sebuah kampung kecil di Pulau Solor misalnya, bisa didiskusikan bersama netizen dari Pulau Adonara dan Flores, baik yang sedang menetap di wilayah Flotim maupun yang berada di tempat perantauan dan kuliah.

Jauh sebelum genderang Pilkada Flotim ditabuh, di jaringan media sosial seperti Facebook sudah muncul figur-figur balon yang dijagokan. Mereka tampil sebagai „artis politik“ dengan foto profil dan aneka tautan. 

Semua kita berharap, bahwa spirit „mendekati“ masyarakat seperti ini terus dihidupi - juga setelah memenangkan suksesi Pemilukada nanti; bahwa para pemimpin kita tetap „online“ dengan mata hati yang tetap peka menangkap sinyal-sinyal persoalan warga yang selama ini sulit menembus pagar tembok dan dinding-dinding rumah jabatan. 

Begitu pun halnya dengan animo netizen dalam komunitas virtual mesti tetap menjadi intervensi dan interupsi atas kebijakan-kebijkan politik dalam sebuah dinamika dialektika politik.


Vianey Lein, Warga Flotim, tinggal di Bonn - Jerman

Tidak ada komentar