BreakingNews

Usai Studi Banding, Rombongan Masyarakat Adat Rendu Lapor Diri

suasana pertemuan dengan utusan masyarakat adat Rendu. Tampak Ketua AMAN Nusa Bunga, Philipus Kami (tengah) berkemeja biru.

JURNALTIMUR.COM,- Setelah mekakukan safari studi banding ke beberapa waduk besar di Kupang dan Jawa Barat, utusan masyarakat adat Rendu, Ulupulu dan Lambolewa Kecamatan Aesesa Selatan, Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT),  Selasa (08/08/2017) lalu telah kembali dari studi bandingnya. Selasa ( 15/08/2017) sore,  rombongan masyarakat adat yang diwakili Wilibrodus B. Ou, Valentinus Dara, Siti Aisah dan Hermince Mawa menyambangi Sekretariat AMAN Nusa Bunga, Nuamuri Ende untuk melaporkan diri terkait kepulangan rombongan masyarakat adat tersebut dari safarinya.


Utusan masyarakat adat Rendu ini diterima oleh Ketua AMAN Nusa Bunga, Philipus Kami bersama beberapa staf hariannya.


Dalam pertemuan ini utusan masyarakat Rendu menyampaikan perihal kepulangan mereka setelah melakukan studi banding sampai pertemuan mereka dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. Basoeki Hadimoeljono M.Sc, Ph.D di Jakarta beberapa waktu lalu.


Rombongan masyarakat adat yang saat berada di Jakarta menjadwalkan agenda  menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di kantor PUPR,  akhirnya mengetahui permasalahan sesungguhnya termasuk peran Pemda Nagekeo yang selama ini memaksa warga Rendu untuk dilakukan pembangunan waduk Lambo. Hal ini pula semakin memperkokoh tuntutan untuk menolak pembangunan waduk Lambo yang selama ini diperjuangkan.


Menurut penuturan Siti Aisah, tokoh perempuan Rendu yang selama ini berjuang menolak pembangunan waduk, saat bertemu Menteri PUPR di Jakarta,  menteri tidak mengitervensi terlalu jauh tentang pembangunan waduk itu. Pihak kementerian menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat Rendu sebagai pemilik ulayat tersebut untuk menyetujui atau menolak pembangunan waduk tersebut.


"Saat bertemu dengan pak menteri di kantornya, pak menteri bilang beliau tidak mencampur terlalu jauh pembangunan itu. Semua diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menerima atau menolak pembangunan waduk tersebut" tutur Siti Aisah.


Lebih lanjut ibu pejuang hak kaum perempuan Rendu ini menambahkan hingga kini masyarakat adat Rendu yang dulu menolak pembangunan waduk Lambo tetap komitmen menolak pembangunan waduk di Lokasi Lowo Se yang direncanakan Pemda Nagekeo selama ini.


"Kami telah menyiapkan lokasi alternatif yang ada di Lowo Pebhu dan Malawaka untuk pembangunan waduk tersebut. Silahkan Pemda membangun di lokasi tersebut" lanjutnya.


Hal ini dipertegas lagi oleh Valentinus Dara dan Willibrodus Ou yang mengatakan Forum Penolakan Pembanguna Waduk Lambo (FPPWL) tidak akan pernah sedikit pun membiarkan Pemda Nagekeo merampas jengkal tanah perjuangannya untuk membangun waduk yang jelas-jelas tidak membawa keuntungan bagi masyarakat Rendu.

Keempat utusan masyarakat adat Rendu dari kiri Willibrodus Ou, Welmince Mawa, Siti Aisyah dan Valentinus Dara.


 "Kami sudah mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Menteri PUPR bahwa pembangunan waduk itu semata-mata dikembalikan pada kami sebagai masyarakat lokal yang berdiam dan pemilik ulayat ini. Bagi kami sekali ditolak tetap ditolak. Tidak ada tawar menawar." tegas Willy Ou yang timpali Valens Dara.


Willy yang juga wakil ketua FPPWL ini menegaskan lagi tentang data yang dibuat oleh Pemda Nagekeo melalui Rencana Pembangunan oleh Direktorat Sumber Daya Air dan Balai Wilayah Sungai (SDA dan BWS) NTT merupakan data yang belum valid dan tidak sesuai dengan kondisi riil yang disurveykan di wilayah Rendu. Pihaknya mengklaim kalau data tersebut merupakan data rekayasa yang sengaja dibuat untuk meloloskan pembangunan waduk yang selama ini ditolak masyarakat setempat.


"Kalau melihat gambar genangan altenatif dalam rencana pembangunan sangat jauh berbeda dengan kondisi yang ada sehingga saya merasa data ini hanya data bohongan kepada masyarakat" tuturnya.


Willy mengatakan demikian karena sesuai data yang diperoleh dalam Rencana Pembangunan tersebut, lokasi hunian dan kebun tanah milik masyarakat yang digenangi air tidak dimasukkan padahal dalam kenyataan lokasi hunian dan kebun disertai tanaman ikut terendam.


"Luas genangan yang selama ini disosialisasikan hanya 431 ha padahal sesuai presentase data oleh BWS di Jakarta, titik genangan mencapai 606,18 ha. Jauh lebih besar dari luas genangan yang selama ini disosialisasikan. Ini data bohong yang sengaja direkayasa untuk kepentingan Pemda dalam meloloskan pembangunan waduk tersebut" tambahnya.


 Respon Ketua Aman Nusa Bunga 


Setelah mendengar cerita dan berdiskusi dengan utusan masyarakat adat Rendu, Ketua AMAN Nusa Bunga menyarankan agar masyarakat adat ketiga komunitas segera melakukan aktivitas penanaman di atas tanah ulayat masing-masing sehingga tidak lagi terjadi perampasan atas hak-hak masyarakat adat.


"Tanah yang ada disitu merupakan tanah milik masyarakat adat setempat dan saya sarankan untuk melakukan aktivitas penanaman agar tidak terjadi pengklaiman oleh pihak mana pun atas tanah tersebut". tuturnya.


Ditambahkan Philipus, AMAN akan membantu melakukan pemetaan terhadap wilayah tersebut sebagai langkah awal untuk mengetahui wilayah adat dan tanah ulayat milik masyarakat adat Rendu yang sesungguhnya.


"Kita akan prioritaskan pemetaan terhadap wilayah adat masyarakat adat Rendu, Ulu Pulu dan Lambo Lewa untuk mengetahui batas-batas wilayah adatnya" pungkasnya.(welano)


Tidak ada komentar