BreakingNews

Protes Larangan Penangkapan Ikan Pari, Pemkab Lembata dan Flotim Perlu Buatkan Perda



 
Ilustrasi : Teluk Lewoleba-Kabupaten Lembata (Foto : Yogi Making)
JURNALTIMUR.COM,- Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melarang penangkapan ikan pari dan paus terus menjadi polemik dan menjadi masalah untuk masyarakat nelayan di Flores Timur dan Lembata. 


Anggota DPR RI yang juga putra Flores Timur, NTT,  Ali Taher Parasong, dalam interupsinya di Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (17/10/17) mengatakan menyusul kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melarang penangkapan ikan pari dan paus terus, masyarakat nelayan di Flores Timur, Solor Timur, dan Lamakera, NTT protes, karena pari dan paus sudah menjadi sumber pendapatan tradisional dan turun temurun. Bila tidak dicabut kebijakan ini, para nelayan di NTT akan mengajukan judicial review.


“Saya asli Flores Timur, NTT, ingin menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan Lamakera, Solor Timur, Flores Timur tentang surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang tidak membolehkan menangkap ikan pari dan paus. Padahal, ini sudah jadi sumber penghasilan masyarakat setempat,” terang Ali seperti diberitakan web dpr.go.id.

 

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong saat intrupsi di paripurna (foto: dpr.go.id/ foto: andri)
Akibat larangan tersebut, banyak nelayan kini menganggur tak mendapat penghasilan. Dijelaskan Ali, dari hasil menangkap ikan pari itu, para nelayan setempat bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Dalam rapat paripurna tersebut, Ali menyerukan agar Menteri Susi menarik kebijakannya tersebut yang telah menyengsarakan nelayan NTT. Ada 120 nelayan yang kini menganggur akibat kebijakan ini.


Sementara para pengusaha besar, sambung Ketua Komisi VIII ini, bisa menangkap ikan secara bebas di laut Flores dan laut Sawu. “Jika SK tersebut tidak dicabut, kita akan mengajukan judicial review terhadap KKP. Air mata rakyat sekarang ini jatuh lebih banyak dari kemarin. Menteri Susi harus lebih banyak mengerti perasaan rakyat kecil di bawah,” imbuh Ali lagi, seraya menambahkan, “Penghasilan mereka hanya dari ikan. Inilah aspirasi dari pulau kecil, Pulau Solor.” 


Perlu Buat Perda

Secara terpisah pemerhati perikanan Fransiskus Roi Lewar yang dihubungi JurnalTimur, (19/10/2017) mengatakan Badan PBB FAO melalui  IWC (International Whaling Commision) sudah mengeluarkan resolusi yang dikenal dengan Aboriginal Whaling Rights yang berarti PBB atau  dunia international telah mengakui hak atas pemburuan/penangkapan paus secara tradisional. 


“Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa di planet ini hanya beberapa kelompok masyarakat yang diakui hak-hak tradisionalnya atas perburuan paus, salah satunya adalah Lamalera- Kabupaten Lembata dan Lamakera Kabupaten Flores Timur. Tempat lainnya adalah di Skandinavia dan di Alaska,” kata Sarly sapaan Frans Roi Lewar.

Fransiskus Roi Lewar

Dia mengatakan, dalam resolusi ini, perburuan paus juga termasuk biota laut ikutannya yaitu lumba-lumba  dan pari mata namun dibatasi dengan jumlah tertentu karena hasil buruan tersebut  digunakan untuk  meyambung hidup masyarakat, bukan untuk industri perdagangan skala besar. 


“Dulu di wilayah Flores Timur dan Lembata ada seorang bernama Mr Paul atau penduduk Flotim mengenalnya dengan sebutan Mester FAO. Pria berkebangsaan Denmark dan seorang officer FAO datang dan tinggal di Flotim sekitar 5 tahun.  FAO melalui Mr Paul memberikan bantuan teknis berupa kapal fiber dan pelatihan serta bimtek kepada msyarakat Lamalera terkait apa yg disebut Aboriginal Whaling Rights, “ katanya 


Dia mempertanyakan, mengapa dikeluarkan Permen (Peraturan Pemerintah) yang melarang perburuan pari mata, dan juga ada upaya baik dari pemrintah Indonesia yang awal didorong oleh WWF untuk  melarang perburuan paus sementara resolusi PBB pun  belum diratifikasi oleh pemerintah dan DPR? 

“Bisa jadi banyak pihak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu terkait hal ini,” ujarnya.


Dia mengharapkan Ali Taher Prasong dan anggota DPR dapil NTT lainnya serta anggota DPD untuk segera mendorong ratifikasi tersebut. Sementara upaya tersebut juga bisa dilakukan oleh warga desa Lamalera dan Lamkera dengan membuat Perdes  (peraturan desa) yang mengatur semua tata cara adat secara turun temurun sejak nenek moyang dahulu dalam pemburuan paus dan biota laut ikutannya.


“Dari Perdes ini kemudian Pemkab Lembata dan Pemkab Flotim mengadopsi nya dalam Perda (Peraturan Daerah. Jadi sebelum judicial review perlu dibuatkan Perda ,” usulnya. (Ben)

Tidak ada komentar