BreakingNews

Ratusan Pimpinan Daerah akan ikut “Konferensi Kabupaten-Kota HAM 2017”




Media Briefing yang diselenggarakan panitia di Jakarta, Kamis, 30 November 2017

Penulis : Benjamin Tukan 


JURNALTIMUR.COM,-  Konferensi Nasional Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia (HAM) 2017 akan diadakan 6-7 Desember mendatang di Jakarta. Konfrensi ini akan diikuti pimpinan daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia dan dihadiri oleh perwakilan organisasi, swasta, hingga masyarakat sipil. 


Konferensi HAM  yang merupakan inisiasi dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerjasama dengan Komnas HAM dan Kantor Staf Presiden (KSP), membahas penerapan konsep kabupaten/kota HAM.  Tujuannya agar banyak daerah menghadirkan kebijakan dan layanan ramah HAM atau human right cities. 


Para peserta yang mengikuti konferensi akan berbagi pengalaman, praktik, inovasi dan strategi mereka dalam menjalankan roda pemerintah berdasarkan hak asasi manusia (HAM), memperkuat toleransi dan kebhinekaan,  pemenuhan hak kelompok rentan, penanganan pelanggaran HAM dan pengelolaan sumber daya.


Direncanakan konferensi akan dibuka oleh Presiden Jokowi atau Menteri Kabinet Kerja. Konferensi akan berisikan sesi sesi yang bertujuan untuk mempertukarkan informasi, inspirasi dan cara-metode berdasarkan pengalaman dan tantangan yang ada. Konferensi juga akan diisi dengan deklarasi komitmen para kepala daerah dan stakeholders lainnya.

  

Dalam acara  Media Briefing yang diselenggarakan panitia di Jakarta, Kamis, 30 November 2017, Direktur INFID Sugeng Bahagijo, mengatakan, konferensi ini mengangkat persoalan intoleransi dan ekstimisme yang kini semakin marak.


Tema Konferensi HAM ke-4  ini adalah "Memperkuat Peran Pemda dalam Pencegahan Intoleransi dan Ekstremisme dengan Kekerasan Melalui Perluasan Kabupaten/Kota HAM".


Sugeng menyebutkan, dari total 540 kabupaten/kota, ada banyak yang memiliki kisah sukses menyelesaikan persoalan intoleransi dan ekstremisme. Salah satunya adalah Kabupaten Lampung Timur. Kisah sukses ini perlu ditampilkan dan menjadi contoh bagi yang lain.



“Hal baik harus jadi contoh, untuk menekan hal tidak baik, intoleransi, dan ujaran kebencian yang belakangan marak,” kata dia.


Dia menjelaskan,  sebetulnya Indonesia  memiliki kearifan lokal toleransi. Namun yang terjadi saat ini merupakan ledakan sikap kritis selepas zaman otoriter di masa orde baru. Difasilitasi media sosial, sikap kritis saat ini tanpa toleransi.


“Harus ada kebijakan yang membantu agar sikap kritis dan toleransi itu tumbuh bersamaan,” kata dia.


Dia mencontohkan upaya pemerintah Jerman dalam menyelesaikan persoalan serupa, melalui  kebijakan yang mewajibkan pemilik platform untuk menyensor muatan yang berpotensi memecah belah seperti ujaran kebencian dan fake news.


Selain  Sugeng Bahagijo dari INFID, nara sumber lain dalam  Media Briefing ini diantaranya, Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab dan  Staf KSP Fajrimei Gofar.(*)


Tidak ada komentar