BreakingNews

Jelang Kongres Kebudayaan, Ini Tanggapan Titus Pekei


JURNALTIMUR.COM,- Kongres Kebudayaan Indonesia  (KKI) 2018 direncanakan akan gelar 5-9 Desember 2018. Kongres ini bertepatan dengan 100 tahun sejak Kongres pertama kali digelar pada 1918. Inilah kesempatan yang sangat bersejarah karena kongres kali ini akan menghasilkan strategi pemajuan kebudayaan yang konkrit sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudyaan.


Budayawan Papua, Titus Pekei yang ditemui Jurnal Timur di Jakarta,  Kamis 22 November 2018, mengatakan kongres kebudayaan memiliki arti yang sangat strategis karena akan menghasilkan strategi kebudayaan yang menjadi panduan dalam perjalanan kehidupan bernegara.


“Selama ini orang bicara tentang pentingnya kebudayaan, tapi tidak memiliki strategi kebudayaan yang dijadikan acuan bersama dan melalui berbagai proses, akhirnya disepekati melangsungkan kongres kebudayaan. Inilah kesempatan yang baik tidak hanya bagi pegiat kebudayaan tapi bagi seluruh warga Negara,” kata Titus.


Menurut Titus, kongres kebudayaan yang akan melahirkan gagasan tentang strategi kebudayaan, tidak harus menjadi kesibukan para penyelenggara dan para peserta ataupun peminat kebudayaan tapi harus menjadi perhatian semua pihak. 


“Saya membayangkan juga mengharapkan agar antusiasime masyarakat menyambut kongres kebudayaan, sama seperti semangat dalam penyelenggaraan Asean Games baru-baru ini. Dimana-mana ada iklan dan media pun hampir setiap hari memberitakan," kata pencetus gagasan Noken Papua yang diakui Unesco ini. 


Menurut Titus, hasil dari kongres kebudayaan ini akan menjadi panduan masyarakat terutama untuk daerah provinsi dan kabupaten yang belum menjadikan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan.


Kongres kebudayaan harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menjelaskan bahwa pemajuan kebudyaaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan  dan pembinaan kebudayaan.


Setahun sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, pada 31 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun strategi kebudayaan dengan mengacu pada Trisakti, yakni dengan memperhatikan bagaimana asas berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan dapat menjadi roh dari pengelolaan kebudayaan nasional.


"Semangat Undang-undang juga instruksi Presiden untuk menyusun strategi kebudayaan menjadi pintu masuk penyelenggaraan kongres kebudayaan. Apalagi, sejauh pemberitaan yang saya ikuti kongres kebudayaan yang akan digelar telah melalui suatu proses panjang yakni menghimpun masukan dari masyarakat. Kongres ini pun bukan didominasi oleh para pakar kebudayaan tapi lebih ditekankan pada pelaku kebudayaan," ujarnya. 


Titus berharap, strategi kebudyaan yang dihasilkan dalam kongres nantinya menjawabi tantangan domestik maupun global yang dihadapi Indonesia saat ini. Melalui rumusan tentang kebudayaan yang dihasilkan, juga dapat menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan di tingkat nasional dan  daerah. 


"Setelah kongres kebudayaan nantinya, maka ada kejelasan peran pemerintah di satu sisi terhadap pemajuan kebudayaan, dan di sisi lain ada ruang partisipasi warga dalam kebudayaan yang semakin jelas. Karena itu jauh sebelum kongres pun masyarakat harus diiukutsertakan meramiakannya. Saya belum melihat antusiasme itu di tingkat daerah,"tambahnya. (Ben) 




Tidak ada komentar