BreakingNews

Komnas Perempuan Harapkan Komisi VIII DPR Tetap Fokus Bahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual





JURNALTIMUR.COM,- Komisi VIII DPR RI akhirnya berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam masa sidang DPR 2019 ini. Komitmen ini terungkap dalam dialog Komisi VIII dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setelah aksi nasional masyarakat sipil, pada 8 Desember 2018 lalu, 



Kendati demikian, perjalanan RUU ini masih menemukan lagi kandala dengan tersebarnya berita hoax secara sistematis dan meluas yang menyebutkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menyarankan perzinahan atau free sex  serta  pesan-pesan negatif lainnya yang membuat kesalah-pemahaman masyarakat terhadap substansi dari RUU tersebut;



Pesan-pesan negatif tersebut mengakibatkan pro-kontra di masyarakat dan menjadi tidak berakhir dan tidak berujung pada penyelesaian; Pesan-pesan tersebut beredar tanpa adanya konfirmasi, dialog, dan


pembahasan yang sehat sehingga situasi menjadi tidak kondusif.



Menanggapi peredarannya berita hoax  yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui siaran persnya yang diterima JurnalTimur, Rabu (6/02/2019), menyatakan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dilatarbelakangi oleh hambatan-hambatan yang dialami korban kekerasan seksual terutama perempuan dan anak dalam mengakses pemulihan dan keadilan;



Akibat dengan tidak adanya perlindungan hukum, para korban kekerasan seksual  dan keluarganya mengalami penderitaan terus menerus. Hukum yang berlaku hanya menempatkan kasus kekerasan seksual sebagai kasus kesusilaan, bukan sebagai kasus kejahatan. 



Komnas Perempuan sepanjang tahun 2013-2017 menerima laporan 28.019 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak-anak baik terjadi di ranah pribadi atau personal maupun komunitas (publik). Terdapat diantaranya 15.068 kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga (relasi personal) dan terdapat 12.951 kasus kekerasan seksual terjadi di ranah komunitas (publik)



Dampak yang dialami korban kekerasan seksual diantaranya kehamilan yang tak dikehendaki hingga lahirnya anak; Korban terus bertambah diantaranya mengalami stress, depresi hingga gangguan jiwa dan percobaan bunuh diri. 



Menurut Komnas Perempuan, minimnya partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menangani korban kekerasan seksual, perlu difasilitasi melalui regulasi sehingga mereka dapat optimal dalam memberikan dukungan penuh untuk menikmati hak-hak korban sebagai manusia dan warga negara;



Komnas Perempuan bersama Forum Pengada Layanan (Jaringan Organisasi Masyarakat Pendamping Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) sejak tahun 2015 telah menyusun Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) dan draft tersebut sudah diserahkan ke Pimpinan DPR RI pada tahun 2016.



Badan Legislasi DPR RI telah membahas draft tersebut dan melakukan beberapa perbaikan. Melalui Sidang Paripurna DPR RI, RUU itu disetujui sebagai RUU inisiatif DPR RI dan menunjuk Komisi 8 untuk memimpin pembahasan. Pada tahap ini Draft RUU P-KS sudah menjadi Naskah RUU P-KS yang akan dibahas oleh DPR RI bersama Pemerintah;



DPR RI sudah mengirimkan Naskah RUU kepada Pemerintah dan Presiden sudah menunjuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai leading sector pembahasan. Pemerintah sudah menyampaikan DIM (Daftar Inventaris Masalah) terkait RUU tersebut kepada Komisi VIII. 



Terhadap Naskah RUU dan DIM Pemerintah, Komnas Perempuan juga telah menyampaikan DIM (Daftar Inventaris Masalah) kepada Pimpinan Panitia Kerja (Panja) RUU P-KS di Komisi VIII.



Bahwa hingga saat ini belum ada satupun regulasi di Indonesia yang secara spesifik memberikan jaminan perlindungan atas kasus kekerasan seksual. Oleh karenanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merespon darurat kekerasan seksual dan memperbaiki penanganannya yang lebih manusiawi dan bermartabat (yang menjadi prinsip-prinsip universal seluruh ajaran agama).



Untuk itu Komnas Perempuan mengajak dan menghimbau agar pihak-pihak yang melakukan pembohongan publik dengan menyebarkan informasi yang tidak benar tentang RUU P-KS supaya segera menghentikan tindakannya, supaya situasi yang kondusif untuk penghapusan kekerasan
seksual di Indonesia di tengah kondisi yang darurat kekerasan seksual ini, dapat diupayakan. 



Komnas Perempuan juga menghimbau agar masyarakat sebelum menyebarkan informasi, untuk klarifikasi, mengkonfirmasi terlebih dahulu sehingga pesan-pesan negatif tentang substansi RUU P-KS tidak menjadi hoax. Informasi tersebut dapat dilihat melalui website DPR-RI dan Komnas Perempuan. 



Para pihak yang mengkritisi RUU tersebut untuk mendialogkan dan mendiskusikan diantaranya bersama DPR RI, Komnas Perempuan, jaringan masyarakat sipil yang relevan yang selama ini mendampingi kebutuhan korban atas akses keadilan. 



Kepada Panja Komisi VIII DPR – RI, Komnas Perempuan meminta untuk tetap fokus membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai regulasi yang mengatur jaminan perlindungan
negara terhadap para korban yang mengalami kekerasan seksual. 


Demikian juga Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka
mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di DPR.(*)


Editor : tukanben@gmail,com




Tidak ada komentar