BreakingNews

Menunggu “keberanian” Bupati Flotim Bangun Gedung DPRD

Gedung DPRD Kabupaten Flores Timur. Larantuka tempo dulu. 



Oleh : Benjamin Tukan

Ilustrasi : Larantuka bagai kota mati. Transportasi di jalanan masih begitu-begitu saja. Hanya satu jalur, dengan hilir mudik kendaraan yang tidak terlalu ramai.  Ada jalan alternatif atau orang biasa menyebutnya jalan tiga, tapi tidak banyak dilalui kendaran. Tidak ada gedung-gedung perkantoran yang menjulang dan membanggakan. Arsitektur kota pun seadanya. Arsitektur gedung hanya dapat melindungi dari  hujan dan terik matahari. Di kantor-kantor yang banyak menampung tenaga kerja produktif, umumnya tidak ada penataan yang berarti untuk mendukung semangat bekerja. Pada sisi lain, toko-toko dan warung-warung makan pun seadanya. Kecuali di Taman Kota, selepas jam 9 malam, warung makan dan toko tutup. Malam pun mulai merangkak turun dalam balutan kota yang begitu sepi. Masalah listrik dan air pun masih jadi perbincangan warga, dan selalu membuat tidak nyaman para tamu. Dari dulu hingga kini begitu-begitu saja. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan, apalagi membanggakan untuk beberapa hari  tinggal di Larantuka.


Ilustrasi ini adalah kesan-kesan yang selalu terdengar saat orang berkunjung  ke Larantuka, ibukota Kabupaten Flores Timur (Flotim). Jangankan orang luar, warga diaspora  yang kembali berlibur pun punya kesan yang hampir sama. Ujung dari kesan itu, ada kritik yang tertuju pada  pemerintah yang tak banyak berbuat  dalam  membangun kota itu. 


Pentingkah membangun kota ? Pentingkah membangun sebuah gedung dengan ukuran mewah yang membutuhkan anggaran yang demikian besar? Daripada membangun gedung perkantoran, apa tidak lebih baik memfokuskan pada ekonomi rakyat, kesehatan dan pendidikan? Masyarakat toh masih membutuhkan perhatian pemerintah. 


Komentar yang menyertai rencana pembangunan gedung, apalagi diambil dari uang daerah, hampir sama saat orang merencanakan pembangunan rumah ibadah yang diambil dari kolekte umat. Mirip dengan yang dialami pemerintah, pertanyaan pun hampir sama, bagaimana membangun sebuah rumah ibadah yang begitu megah di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat yang serba miskin? Atas nama sumbangan, yang mana keputusan dan dana datang dari luar sana, gedung semewah apa pun pastilah diterima. 


Dari dulu hingga sekarang, komentar-komentar itu selalu menyertai sebuah perencanaan kota termasuk rencana membangun sebuah gedung dengan biaya yang besar. Sekalipun alokasi anggaran sudah begitu jelas, pemerintah sepertinya tidak berani untuk memulai pembangunan kalau berakhir dengan hanya dengan kritikan.  Padahal, sebuah rumah ibadah yang mentereng yang berada di sebuah dusun yang terpencil, telah membawa ingatan dan kebanggaan bagi mereka yang memiliki kapan dan dimana pun mereka kelak berada.


Diabaikannya pembangunan kota baik fisik maupun non fisik, menciptakan masyarakat yang sekedar menjadi tempat persinggahan. Kalau demikian adanya, maka memang yang terjadi tak ada sumbangan  imajinasi buat warga, juga tidak menciptakan kehidupan kota yang penuh optimisme  bahkan tak menarik sedikit pun warga meninggalkan kemiskinan untuk datang bekerja di kota tersebut.  Sebagai tempat persingahan warga memang bertemu  hampir setiap hari, tapi pertemuan itu tidak membuat mereka saling mengenal. 



Bupati Flores Timur Anton Hadjon


Adalah Bupati Flores Timur Anton Hadjon, yang akhir-akhir ini menyibukan banyak pihak dengan gagasan membangun gedung DPRD Kabupaten Flores Timur. Setelah satu tahun sejak terpilihnya melalui Pilkada, tidak banyak publikasi tentang apa yang sedang ia kerjakan. Di balik itu, ia sedang melakukan penataan birokrasi, menemukan cara bekerja yang efektif, dan menggelontorkan beberapa kebijakan dan  anggaran sesuai program yang ia dan wakilnya gembar-gemborkan dalam kampanye pemilihan. Dengan dana yang terbatas, program orang muda, nelayan, petani, juga infrastruktur mulai dijalankan. 


Di tengah realisasi janji-janji kampanyenya, dan penyesuaian kerja antara dirinya dan birokrasi yang kini  mulai mulai tercipta hubungan kerja yang lebih efektif, sepertinya Bupati Anton Hadjon masih konsisten dengan perkataan yang selalu ia ucapkan dalam kampanye yakni  "membangun desa, menata kota". Ia tahu tentang pentingnya pembangunan kota untuk membangkitkan orientasi warga akan masa depan. 


Kabarnya, setelah pembangunan Gedung DPRD, maka ia akan merambah menata pelabuhan dan bandara. Pelabuhan kontener akan dibangun di pantai utara Flores Timur daratan, dan satunya di Adonara. Ia juga akan  membangun stadion yang juga sangat megah dengan dengan biaya yang pasti sangat fantasis. Ia pun sedang menyelesaikan pembangunan Pasar Inpres Larantuka yang tersendat hingga kini. 


Lagi-lagi, ia tetap konsisten membangun desa, tapi menata kota menjadi utang yang harus ia lunasi. Bupati yang tergolong masih muda ini, ternyata menyimpan begitu banyak mimpi dalam membangun kota. Dia pemimpin yang merasa punya power yang dalam banyak hal selalu tergoda untuk menata kota. Bukankah yang disebut pemimpin di  manapun adalah pemimpin yang tidak absen untuk melakukan penataan kota? 


Presiden Soekarno, dalam pidato di Semarang  29 Juli 1956, menyatakan bangsa dan keunggulan akan dibentuk oleh imajinasi. Untuk menjadi unggul, setiap bangsa harus memiliki imajinasi dan ide-ide besar. Tanpa imajinasi maka sulit berkembang. Kota dan bangunan bukan semata fisik, tapi sebuah bentuk fisik dari ide dan imajinasi di dalamnya.


Kota adalah imajinasi warga dan tidak sekadar  kota administrasi. Kota dan pemimpin menjadi dua mata uang yang sulit dipisahkan karena selalu menjadi model, contoh dan teladan yang memancarkan ide dan menginspirasi visi, jiwa dan semangat warganya.


Kota yang penuh dengan berbagai keunggulan, selalu memelihata ide yang visioner. berkualitas dengan menata fungsi-fungsi ruangnya menjadi sebuah keunggulan.  Kota pun akan menciptakan warga yang maju, dan bukan warga yang cepat stress. Pemimpin masa depan lahir dari kota yang memiliki pembelajaran yang unggul.Semua ini hanya bisa datang dari kepemimpinan yang kuat dan keberanian yang besar.


Untuk mewujudkan itu, pemimpin ditantang untuk melakukan  lompatan-lompatan besar, untuk memajukan kotanya walau terkadang memerlukan upaya yang besar, pengorbanan dan tentu saja biaya yang besar. Tapi itulah, tanpa upaya kreatif dan berani, pembangunan apa pun sulit terwujud. 



Gedung DPRD


Mengapa nian, hal yang ditata adalah gedung DPRD? Jika dilihat dari sejarah dan kondisi real masyarakat Flores Timur, Gedung DPRD memiliki arti yang sangat penting. Sebelum banyak orang menyebut Gedung DPRD sebagai rumah rakyat, rumah aspirasi, orang Flores Timur sudah menempatkan Gedung para wakil rakyat ini sebagai bagian penting pembangunan daerah.


Bale Gelekat Lewo Tanah, adalah sebutan lain yang menyertai kantor DPRD Flores Timur. Penamaan itu sudah berlangsung jauh sebelum reformasi, jauh sebelum orang memberi makna tentang arti wakil rakyat sesungguhnya. 


Mengapa nian, harus Bale Gelekat Lewo Tanah, tempat penting melayani rakyat ? Mengapa sebutan Bale Gelekat ini demikian populer di Flores Timur  untuk sebuah gedung wakil rakyat, ketimbang sebutan lain pada instansi pemerintah atau lembaga lain yang ada? 


Ada alasan yang cukup kuat. Tidak sekedar mengatakan bahwa menjadi pejabat publik adalah melayani rakyat (Gelekat Lewo Tana), tapi di balik itu menympan suatu pesan bahwa inilah simbol dari politik lokal Flores Timur. Ini sangat berkaitan dengan keberagaman masyarakat Flores Timur, yang tidak memiliki unsur pemersatu yang tunggal.


Dengan kata lain, tidak ada kekuatan lain yang menandingi DPRD Flores Timur sebagai pemersatu. Kehidupan politik Flores Timur hanya bisa dibangun dari  urung rembuk, dari mereka yang datang dari beragam latar belakang, dengan representatif yang sangat kuat  pada kelompok-kelompok yang ada di Flores Timur.  


Karena itu, sejak awal berdirinya Gedung DPRD ini hal yang dilakukan sadalah bergotong royong. Ini berarti bahwa ketiadaan dana, bukan menjadi penyebab tidak dibangunnya gedung yang sangat penting untuk masyarakat Flores Timur. Hal lain lagi bahwa sumbangan budaya Lamaholot akan musyawarah dan urung rembuk adalah sumbangan yang tak ternilai bagi pembangunan sebuah kabupaten yang masyarakatnya sangat beragam.  


Saat bergulirnya reformasi, pemahaman-pemahaman dasar akan kehadiran Bale Gelekat Lewo Tanah ini mulai tersingkir. Ada pemahaman baru yang dimaknai para wakil rakyat dalam mengambil kesempatan dari kran demokrasi yang semakin terbuka. Sekalipun hingga kini DPRD tetap menjadi simbol pemersatu, dalam banyak hal ia dituntut untuk mengerjakan fungsinya secara lebih efektif. Kenyataannya tidak semua bisa dijalankan. Mulai muncul ketidakpercayaan terhadap DPRD yang berarti mulai menggerus nilai kearifan lokal yang menjadi tanggungjawabnya. 


Di tengah fungsi gedung sebagai tempat bertemunya rakyat dengan wakilnya, tempat bertemunya wakil-wakil rakyat, kompleksitas persoalan yang kian dijumpai menghendaki kerja-kerja legislatif perlu didukung oleh fasilitas yang memadai, termasuk keberadaan ruang-ruang untuk para wakil, staf-staf ahli DPRD, hingga ruang-ruang untuk melakukan sidang paripurna, sidang komisi dan ruang-ruang audensi lainnya. Jangan lupa ruang untuk penyimpanan dokumen dan perpustakaan tempat para wakil mencari referensi. Berhubungan dengan kearifan lokal yang dipunyai, Gedung Bale Gelekat Lewo Tanah tetap menjadi simbol dan harapan akan masa depan Flores Timur. 



Berdasarkan uraian pada pemaknaan sejarah dan tuntutan kekinian yang demikian, maka membangun gedung DPRD bukan hanya sebuah impian membangun proyek raksasa. Tapi juga proyek membangun jiwa masyarakatnya yang kuat, gagah, visioner yang berakhir pada keberanian untuk bersaing.


Bagaimana Baiknya.

Begitu pentingnya pembangunan ini, maka tidak ada cara lain, yakni tetap berharap agar bupati Flores Timur dengan modal politik yang kuat, dapat merealisasikan pembangunan kota dengan symbol-simbol yang menakjubkan termasuk memulainya dari membangun Gedung DPRD. 


Tentu saja, keberanian seorang pemimpin harus melewati sekurang-kurangnya  beberapa tahap.
Pertama, pembangunan itu harus sudah menyelesaikan prosedur hukum, agar tidak menciptakan masalah di kemudian hari. Komentar warga dalam menyoalkan prosedur hukum yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini, merupakan peringatan awal untuk memastikan bahwa impian  membangun kota sudah selesai pada tataran hukum. 


Kedua, pembangunan kota dengan segala hal penting yang meyertainya membutuhkan partisipasi warga. Maka partisipasi warga harus tetap diperhatikan. Kendati keputusan ada pada para pengambil keputusan yang sudah ditentukan, suara-suara rakyat perlu didengar sebagai bagian lain menciptakan kota yang demokratis. Namun, demikian hanya mengeluarkan suara tanpa mefungsikan telinga untuk mendengar dan hati dan pikiran untuk menerima juga sangat tidak elok. 

Ketiga, proyek apa pun haruslah transparan dan akuntabel. Spesifikasi anggaran pembangunan harus sungguh rasional dan bisa diterima oleh masyarakat, 

Barangkali beberapa tahapan itu  penting dilakukan, di tengah potensi kepemimpinan Bupati Flores Timur yang mulai terlihat di masyarakat Flores Timur. 


Tidak ada komentar