LABUHA — Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Selatan mengumumkan realisasi bantuan untuk sektor perikanan tangkap hingga pekan kedua Desember 2025 telah mencapai Rp25.799.500.000. Bantuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap di Halsel.
“Total bantuan pemerintah yang telah digelontorkan di subsektor perikanan tangkap mencapai Rp25,799,500 miliar,” ujar Kepala DKP Halsel, Idris, dalam keterangannya di Kantor DKP, Rabu (11/12/2025).
DKP Halsel merilis sejumlah jenis bantuan yang telah disalurkan, meliputi pengadaan armada kapal, mesin ketinting, mesin tempel (outboard), hingga sarana penunjang usaha nelayan. Berikut daftar lengkapnya:
1. Bantuan Armada Perikanan
1. Armada fiber glass 0,5 GT + mesin ketinting — 130 unit
2. Armada fiber glass 0,5 GT + mesin ketinting + mesin outboard 4 PK — 15 unit
3. Armada fiber glass 1–2 GT + mesin outboard/15 PK Yamaha — 74 unit
4. Armada fiber glass 3–5 GT + mesin outboard/40 PK Yamaha — 7 unit
5. Armada fiber glass 1 GT + mesin outboard/20 PK Honda — 4 unit
2. Bantuan Mesin Tempel (Outboard Engine)
1. Mesin outboard 15 PK — 37 unit
2. Mesin outboard 40 PK — 14 unit
3. Mesin outboard 20 PK Yamaha — 8 unit
3. Sarana Penunjang Perikanan
1. Sarana penunjang bagan (1 paket) — Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang
2. Rumpon laut dangkal — 5 unit (Desa Pasir Putih, Waringi, dan Tutupa)
3. Rumpon laut dalam — 1 unit (Desa Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat)
Selain itu, DKP Halsel juga menyalurkan bantuan bibit rumput laut sebanyak 6 ton kepada kelompok budidaya di Desa Posi-Posi dan Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan.
Idris menyampaikan bahwa total anggaran yang dialokasikan tahun ini diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan sosial saat menghadapi ketidakpastian musim tangkapan.
“Langkah ini bertujuan meningkatkan produktivitas usaha nelayan sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial mereka dalam menghadapi ketidakpastian musim tangkapan ikan,” jelasnya.
Ia menegaskan komitmen DKP untuk terus memperbaiki kualitas layanan dan penyaluran bantuan. Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap adanya kekurangan pelaksanaan di lapangan.
“Kami berkomitmen terus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program dan kebijakan. Kami juga menyadari masih ada kekurangan, dan ini akan menjadi bahan evaluasi agar lebih baik ke depan,” tutupnya.
