HALSEL – Momen Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Halmahera Selatan yang ke-23 tahun 2026 , Pemkab Halsel melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian secara resmi menghadirkan terobosan baru bernama Akselerasi Pangkalan Data Terintegrasi Desa Pesisir atau “SIPANDAI“.
Proyek perubahan yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Kominfo Halmahera Selatan, Bapak SUTEGO, S.T., dan di dukung Sepenuhnya oleh Pejabat salah satunya adalah Sekda Halmahera Selatan Dr. Abdillah Kamarullah, SE. MM., selaku Mentor Pelatihan Kepemimpinan Tingkat 2 tahun 2026 di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar.
Menurut Sutego, SIPANDAI ini dirancang sebagai pusat data strategis yang menghubungkan data desa dengan data sektoral lintas perangkat daerah secara cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Ia Menambahkan, Kabupaten Halmahera Selatan adalah wilayah kepulauan di mana 78% dari total wilayahnya berupa lautan, menaungi 249 desa yang mayoritas berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Lanjut dia, Selama ini penyusunan program seringkali terkendala oleh data yang masih bersifat sektoral, tersebar di berbagai dinas tanpa integrasi (silo), serta masih banyaknya desa pesisir yang belum terjangkau internet memadai.
Sehingga, Melalui inovasi SIPANDAI, seluruh data kependudukan, pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, hingga potensi ekonomi dihimpun ke dalam arsitektur data tunggal (single source of truth) yang langsung dari tingkat desa hingga ke dashboard eksekutif Bupati.
Ia Mengungkapkan 6 Manfaat Signifikan bagi Pemerintah Daerah dengan SIPANDAI:
- Kebijakan Berbasis Data (Data-Driven Policy): Pimpinan daerah kini memiliki akses real-time ke data lintas sektor yang komprehensif. Keputusan pembangunan dan pelayanan kini sepenuhnya didasari oleh kondisi aktual, bukan lagi asumsi.
- Penghapusan Ego Sektoral: Integrasi ini secara signifikan mempermudah pertukaran informasi, mengurangi duplikasi pengumpulan data antar dinas, dan mempercepat sinkronisasi program lintas sektor.
- Akselerasi Prioritas Nasional: SIPANDAI secara langsung memperkuat efektivitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mewujudkan Satu Data Indonesia di Kabupaten Halmahera Selatan.
Manfaat Nyata bagi Masyarakat Pesisir: - Intervensi Sosial yang Lebih Tepat Sasaran: Dengan basis data yang akurat, pemerintah dapat segera merespons isu di tingkat desa, seperti mendeteksi anak putus sekolah, menyalurkan bantuan kepada keluarga miskin yang belum terjangkau, hingga memetakan potensi atlet berbakat di desa terpencil.
- Keterbukaan Informasi dan Transparansi Publik: Proyek ini membangun portal kinerja publik dan website desa yang saling terhubung. Masyarakat dapat secara terbuka mengakses dan memverifikasi informasi terkait pelayanan, capaian program, maupun potensi ekonomi desanya.
- Pembangunan yang Responsif: Masyarakat pesisir akan merasakan pelayanan publik yang lebih cepat dan selaras dengan kebutuhan nyata mereka, mendorong terciptanya kesejahteraan yang inklusif.
Lanjut Sutego, SIPANDAI mengusung semangat “Data dari Desa, Kebijakan untuk Rakyat”, mencerminkan bahwa setiap data yang diolah dari tingkat bawah sepenuhnya ditujukan untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan warga Halmahera Selatan.
“Langkah revolusioner ini juga menjadi wujud konkret perwujudan Misi ke-4 Bupati Halmahera Selatan dalam transformasi tata kelola pemerintahan digital, sekaligus menjawab Asta Cita ke-7 Presiden Republik Indonesia untuk membangun birokrasi yang modern dan inovatif langsung dari desa” (**)
