HALSEL – Gelombang protes keras datang dari Warga Desa Luleo, Kecamatan Obi Selatan. Mereka mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat untuk mendesak pemerintah daerah segera mencopot Kepala Desa Luleo, yang dinilai gagal total menjalankan pembangunan selama bertahun-tahun.
Aksi tersebut dipimpin oleh Ketua Pemuda Desa Luleo, Ridwan Murud, bersama tokoh masyarakat dan LSM-KANe Malut. Dalam pernyataannya, Ridwan menegaskan bahwa selama periode anggaran 2020 hingga 2025, tidak ada satu pun pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Kami tegaskan, dari tahun 2020 sampai 2025 itu nol persen di lapangan. Tidak ada pembangunan, satu meter pun tidak ada. Ini sangat keterlaluan,” tegas Ridwan dengan nada tinggi.
Menurutnya, kondisi ini sangat bertolak belakang dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa yang setiap tahun tetap disampaikan ke pemerintah daerah. Warga pun menduga adanya manipulasi atau rekayasa laporan.
“Kalau LPJ selalu ada, lalu pembangunan di mana? Kami menduga ini hanya rekayasa. Karena fakta di lapangan tidak ada sama sekali,” lanjutnya.
Masyarakat menilai, situasi tersebut tidak bisa lagi ditoleransi. Mereka secara tegas meminta Bupati Halmahera Selatan, melalui DPMD dan Inspektorat, segera mengambil langkah tegas: mencopot Kepala Desa dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran desa.
Aksi ini mendapat respons dari pihak DPMD. Dalam pertemuan tersebut, DPMD menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat dengan turun langsung ke lapangan.
“Alhamdulillah, tanggapan dari DPMD cukup baik. Mereka siap menjalankan tugas dan akan turun langsung ke Desa Luleo untuk mengecek kondisi sebenarnya,” ujar Ridwan.
Rencananya, tim dari DPMD bersama Inspektorat akan melakukan peninjauan langsung ke Desa Luleo pada Senin, 27 April 2026, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda setempat.
Warga berharap, langkah ini tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan penyimpangan dan mengembalikan hak masyarakat atas pembangunan yang layak.
“Ini bukan lagi soal janji, ini soal keadilan. Kalau tidak ada tindakan tegas, kami akan terus bergerak,” tutup Ridwan.
Penulis: Pandi
