Labuha, (Jurnal Timur) – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengungkapkan tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada sejumlah Desa-Desa terpencil di Halsel. Ia juga menyoroti kedisiplinan tenaga kesehatan di desa, distribusi obat, hingga pembiayaan transportasi rujukan pasien.
Kepala Dinas Kesehatan Halsel, Asia Hasyim, SKM., M.Kes., mengakui bahwa keberadaan tenaga kesehatan di desa belum sepenuhnya menjamin kelancaran pelayanan. Sebab, masih ditemukan persoalan koordinasi ketika petugas meninggalkan tempat tugas tanpa pemberitahuan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh pelayanan medis, terutama di desa-desa kepulauan yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan.
“Terkadang tenaga kesehatan meninggalkan tempat tugas tanpa pemberitahuan. Hal seperti ini yang masih perlu dikoordinasikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” jelas Asia saat ditemui di Kantor DPRD Halsel, Senin (2/11/2026).
Ia mengatakan, koordinasi antara tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu diperkuat. Langkah ini penting untuk memastikan keberadaan petugas dan kesinambungan pelayanan bagi masyarakat.
“Selain persoalan tenaga kesehatan, keterlambatan distribusi obat juga menjadi kendala yang dihadapi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan,” tambahnya.
Asia menjelaskan, penyediaan obat telah diupayakan. Namun, penyalurannya tidak selalu berjalan lancar karena sebagian wilayah hanya dapat dijangkau melalui transportasi laut.
Kondisi tersebut menyebabkan pengiriman obat terkadang terlambat, sehingga ketersediaan persediaan di fasilitas kesehatan desa perlu mendapat perhatian khusus.
“Tantangan lainnya adalah pelayanan rujukan pasien, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan membutuhkan transportasi laut untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap,” ucapnya.
Menurut Asia, persoalan yang tidak kalah penting adalah pembiayaan rujukan pasien. Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat kepulauan agar keterbatasan biaya transportasi tidak menjadi penghambat ketika pasien membutuhkan penanganan medis lanjutan.
“Pembiayaan rujukan perlu mendapat perhatian serius, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang membutuhkan transportasi laut untuk menjangkau fasilitas kesehatan rujukan,” tuturnya.
Ia menegaskan, penanganan setiap pasien harus disesuaikan dengan kondisi medis dan tingkat kegawatannya. Tidak semua pasien membutuhkan rujukan dengan mekanisme maupun pembiayaan yang sama.
Pasien dengan kondisi tertentu harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan lebih lengkap. Karena itu, ketepatan prosedur dan kesiapan pembiayaan menjadi bagian penting dalam memastikan pasien memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.
“Pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan harus mendapatkan rujukan sesuai kondisi medisnya. Karena itu, mekanisme rujukan harus berjalan sesuai prosedur agar pasien memperoleh pelayanan dan penanganan yang tepat,” pungkasnya.
