Labuha, (Jurnal Timur) – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, Hasan Ali Bassam Kasuba, menekankan pentingnya sinkronisasi program dan penguatan koordinasi antarpemerintahan untuk memastikan pembangunan serta pelayanan publik berjalan optimal hingga ke tingkat desa.

Hal tersebut disampaikan Bassam saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Program Lintas Sektor yang melibatkan seluruh kepala desa, camat, staf ahli, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Halsel itu menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh jajaran pemerintahan dalam menyamakan persepsi sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Bassam menyebut keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah kabupaten. Keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari camat, kepala desa hingga perangkat dusun dan RT, dinilai penting untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, setiap pejabat dan pemangku kepentingan memiliki peran serta tanggung jawab yang saling berhubungan. Karena itu, dibutuhkan kerja kolektif agar target pembangunan dapat dicapai secara bersama-sama.

“Kita sadar betul bahwa dalam menuju target atau tujuan yang sama, butuh kolaborasi, butuh kerja sama, butuh kerja kolektif. Tidak bisa sendiri-sendiri,” tegas Bassam.

Ia menjelaskan, visi dan misi pemerintah daerah, termasuk pembangunan berbasis agromaritim, harus diterjemahkan menjadi program nyata oleh seluruh jajaran pemerintahan. Implementasi tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Bassam juga meminta persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat menjadi perhatian bersama. Sejumlah persoalan yang disorot di antaranya anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, administrasi kependudukan, hingga kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain koordinasi, ia menekankan pentingnya pembenahan data sebagai landasan utama dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah.

Menurut Bassam, data kependudukan, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga kondisi masyarakat miskin harus diperbarui berdasarkan keadaan riil di lapangan. Dengan begitu, intervensi pemerintah, termasuk penyaluran bantuan, dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Hal yang paling penting dan utama dalam menyukseskan target kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah masalah data. Pendataan yang riil, yang kemudian bisa betul-betul dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Perhatian juga diarahkan pada penyaluran bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bassam mengingatkan seluruh kepala desa agar mengedepankan transparansi dan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan berdasarkan hubungan keluarga maupun kedekatan pribadi.

Ia meminta seluruh pejabat dan aparatur pemerintahan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Sebab, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun moral.

“Jabatan ini adalah amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kita diberikan tanggung jawab besar untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik,” pesan Bassam.

Melalui rakor tersebut, Bassam berharap koordinasi antartingkatan pemerintahan semakin kuat, sehingga setiap program dan kebijakan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Halmahera Selatan. (*)

Penulis: Tim
Editor: RI