HALSEL – Wakil Bupati Halmahera Selatan mengatakan Anggaran Desa jumlahnya besar dan risiko tinggi. kami tidak menginginkan ada kepala desa yang tersandung masalah hukum karena kurangnya pemahaman.
“Dengan anggaran yang jumlahnya besar, Pentingnya Pemahaman terhadap aplikasi jaga desa, yang menjadi instrumen utama pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa, Ucap Wabup Helmi Umar Muchsin pada rabu (03/12/2025).
Ia mengingatkan bahwa Kepala Desa adalah figur sentral dalam pembangunan desa sehingga integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dalam menjalankan tugas.
“Gunakan Penerangan hukum dengan baik, jadikan desa sebagai zona bebas korupsi, bukan sekedar slogan. junjung komitmen bersama, dan dana desa tidak digunakan untuk kepentingan pribadi” Tambahnya.
sebagai informasi tambahan, kegiatan penerangan hukum tahun 2025 mengusung tema “Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman”. Kegiatan yang digagas oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara ini menghadirkan Kasi Penkum dan HAM Kejati Malut, Richard Sinaga,SH.,MH.
Kegiatan Penerangan Hukum menjadi ruang preventif dan edukasi kepada para kepala desa di halmahera selatan dalam mengelola dana desa dan pemerintahan secara tranparan dan akuntabel. (*)
