Labuha (Jurnal Timur) – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, Hasan Ali Bassam Kasuba, resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD untuk dibahas sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penyampaian Ranperda tersebut berlangsung dalam rapat paripurna ke-35 masa persidangan III tahun 2026 di gedung DPRD Halsel, Jalan Kebun Karet Putih, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Senin (16/11/2026) malam.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Halsel, Muslim Hi. Rakib, didampingi Wakil Ketua DPRD, Fadila Mahmud. Hadir pula sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam pidatonya, Bassam memaparkan bahwa proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 mencapai Rp1,866 triliun lebih. Angka tersebut meningkat 9,1 persen atau sekitar Rp154 miliar dibandingkan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2026.

Peningkatan pendapatan tersebut, menurut Bassam, ditopang oleh penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan tumbuh 11,29 persen menjadi Rp299 miliar lebih.

“PAD sendiri ditopang oleh optimalisasi pajak daerah sebesar 10 persen dan retribusi daerah sebesar 13,57 persen,” jelas Bassam.

Selain PAD, pendapatan transfer juga mengalami pertumbuhan neto sebesar 8,70 persen menjadi Rp1,547 triliun lebih.

Bassam menjelaskan, peningkatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 19,41 persen mampu mengompensasi penyesuaian pada pos transfer pemerintah provinsi yang tercatat sebesar 70,52 persen.

Dengan proyeksi tersebut, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah juga meningkat dari 15,72 persen pada 2026 menjadi 16,5 persen pada 2027.

“Kenaikan proyeksi pendapatan daerah tentu tidak lepas dari beberapa faktor, termasuk penyesuaian transfer ke daerah yang memperhitungkan kebutuhan pendanaan belanja pegawai,” ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan tersebut juga dipengaruhi komitmen pendanaan fisik maupun nonfisik dari kementerian untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.

Belanja Daerah Naik 8,25 Persen

Di sisi belanja, Bassam menyampaikan bahwa pemerintah daerah merencanakan alokasi belanja sebesar Rp1,864 triliun lebih. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp142 miliar atau tumbuh 8,25 persen dibandingkan alokasi belanja tahun anggaran 2026.

Belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga (BTT), dan belanja transfer.

Bassam merinci, belanja operasi pada 2027 direncanakan sebesar Rp1,363 triliun lebih atau meningkat 13,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, belanja modal mengalami kenaikan cukup signifikan, yakni 53,81 persen atau bertambah sekitar Rp98,70 miliar sehingga total alokasinya mencapai Rp282 miliar lebih.

Sebaliknya, alokasi belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar 90,63 persen dibandingkan tahun 2026 yang mencapai Rp53,38 miliar.

Adapun belanja transfer dalam rancangan APBD 2027 direncanakan sebesar Rp213 miliar lebih.

“Dengan komposisi pendapatan Rp1,866 triliun dan belanja daerah Rp1,864 triliun, maka rancangan APBD 2027 mencatatkan surplus sebanyak Rp2 miliar,” pungkas Bassam. (*)