HALSEL – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, Hasan Ali Bassam Kasuba, mengakui adanya keterlambatan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027. Meski demikian, ia memastikan keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh persoalan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Bassam menjelaskan, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 masih terus berjalan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap alokasi anggaran direncanakan secara cermat agar efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
“Memang secara tahapan ada keterlambatan, tetapi keterlambatan itu bukan disengaja. Kita ingin memastikan penginputan dan pagu anggaran benar-benar efektif dan efisien. Karena itu, semuanya harus dipastikan dengan baik,” ujar Bassam saat dikonfirmasi di Kantor Bupati Halmahera Selatan, Senin (12/10/2026).
Ia menegaskan, dinamika dalam proses pembahasan anggaran merupakan hal yang wajar. Bassam juga memastikan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif tetap terjalin selama proses penyusunan anggaran berlangsung.
Menurutnya, pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dari anggota DPRD, khususnya terkait penentuan prioritas dan alokasi anggaran untuk tahun 2027.
“Apa pun yang menjadi masukan dari anggota DPRD akan kita pelajari. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, tentu akan kita perbaiki,” katanya.
Bassam kembali menegaskan bahwa keterlambatan pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 tidak berkaitan dengan persoalan hubungan antara Pemkab Halsel dan DPRD. Ia berharap keterlambatan tersebut tidak menimbulkan persepsi bahwa komunikasi antara kedua lembaga tidak berjalan baik.
“Kalau dibilang ada masalah hubungan, tidak ada. Komunikasi antara eksekutif dan legislatif tetap terbangun. Saya khawatir jangan sampai berkembang opini seolah-olah komunikasi kita tidak nyambung, padahal sebenarnya tidak ada masalah,” tegasnya.
Mengenai tenggat waktu penyelesaian pembahasan, Bassam menyebut proses tersebut masih berjalan dan waktu yang tersedia dinilai cukup untuk menuntaskan tahapan yang diperlukan sebelum batas waktu pada akhir November.
“Masih ada waktu, masih cukup panjang. Proses dan tahapan itu terus berjalan. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah karena semuanya masih on track,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi belanja. Koordinasi dengan DPRD juga terus dilakukan agar alokasi anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Penulis: RI
